IMAM SUPRAYOGO

Foto Prof. Dr. H. Imam Suprayogo

Prof. Dr. H. Imam Suprayogo Professor at UIN Maliki Malang



Kebijakan Dan Politik Pendidikan


Pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang sangat sederhana, yaitu menyangkut urusan belajar dan mengajar antara guru dengan murid. Proses itu hanya terkait dengan kegiatan belajar anak'anak atau para siswa dengan guru yang bertugas mengajar. Jika di suatu tempat ada murid dan guru melakukan perannya masing-masing, maka di sana telah terjadi proses belajar dan mengajar dan bahkan juga pendidikan.

Sedemikian sederhananya, hingga masyarakat primitif atau sederhana, bisa menjalankan proses pendidikan dan pengajaran. Anak-anak belajar tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya, mewarisi tradisi bagaimana berkomunikasi antar sesama, mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dan lain-lain. Bahkan dalam tarikh Islam, pada zaman Nabi pun pendidikan berlangsung sederhana. Bertempat di masjid atau di rumah-rumah penduduk, proses kegiatan pendidikan dijalankan.

Pada zaman Nabi Muammad, setiap ayat al-Qur'an turun yang disampaikan oleh Malaikat Jibril, segera oleh Nabi disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Mereka menulis dan menghafalkannya. Tulisan-tulisan itu dipelihara dan dimanfaatkan. Ayat al-Qur'an disampaikan dari orang ke orang, dan mereka pelihara hingga sekarang disusun dalam bentuk kitab suci sebagai bacaan umat Islam.

Demikian pula, apa yang diterima oleh nabi melalui Malaikat Jibril dijalankan atau dijadikan pedoman hidup. Jika terjadi atau ada sesuatu yang kurang jelas, maka secara langsung ditanyakan kepada nabi. Nabi akan memberikan penjelasan atau jalan keluarnya. Cara-cara seperti ini ternyata hasilnya sangat baik. Nabi sebagai sosok orang yang dipercaya, dicintai, dan benar-benar diteladani memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakatnya. Modal pribadi nabi seperti itu menjadikan ajaran yang dibawanya berhasil dijadikan pedoman dan dari zaman ke zaman.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, Pendidikan menjadi rumit tatkala sudah dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang lebih luas. Pendidikan menjadi tidak mudah ketika sudah dikaitkan dengan persoalan politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan lain-lain. Pendidikan menjadi lebih rumit lagi tatkala harus ditangani oleh birokrasi pendidikan. Bahkan biaya birokrasi pendidikan bisa jadi lebih mahal dibanding dengan biaya penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh, gedung kantor pendidikan dengan berbagai fasilitasnya memerlukan dana lebih besar daripada biaya pertemuan antara guru dan murid.

Tulisan singkat sebagai pengantar pembicaraan dalam seminar ini tidak akan menyentuh tentang bagaimana kebijakan dan politik pendidikan yang diambil oleh pemerintah dalam mengelola pendidikan, tetapi hanya akan menyoroti bagaimana pendidikan jika telah dikaitkan dengan persoalan kekuasaan dan politik itu sendiri. Juga akan digambarkan bagaimana peliknya mengambil kebijakan di tengah-tengah alam demokrasi seperti sekarang ini.

Pendidikan, Ideologi, dan Negara

Dalam zaman modern seperti sekarang ini, pendidikan selalu dikaitkan dengan persoalan yang lebih luas. Pendidikan dipandang sebagai investasi, instrumen yang efektif untuk mewariskan ideologi, kekuatan pengaruh, dan bahkan juga menjadi instrumen untuk mendapatkan keuntungan material. Oleh sebab itu, pendidikan selalu diperebutkan oleh berbagai pihak kepentingan. Pemerintah atau Negara sebagai akibatnya tidak saja secara murni menyelesaikan persoalan yang terkait dengan proses belajar mengajar, melainkan juga yang lebih rumit lagi adalah dihadapkan oleh persoalan yang terkait dengan bagaimana mengakomodasi berbagai kepentingan itu.

Adanya berbagai kelompok kepentingan itu maka pemerintah dan masyarakat memerlukan undang-undang pendidikan, peraturan-peraturan pemerintah, kurikulum, alokasi pembiayaan pendidikan, manajemen hingga akhir-akhir ini yang masih segar di pikiran kita adalah terkait dengan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan yang lebih teknis terkait dengan ujian nasional. Semua kelompok kepentingan berusaha berebut agar kepentingannya berhasil terakomodasi, baik terkait dengan ideologi, akses, bahkan juga kepentingan ekonominya.

Pergumulan berbagai pihak terkait dengan pendidikan ini, tampak dari berbagai kasus, misalnya mulai dari proses lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran pemerintah yang seharusnya dialokasikan pada pendidikan, pengangkatan dan kesejahteraan guru, manajemen pendidikan, kurikulum, buku teks, BHP, hingga kelulusan Ujian Nasional. Berbagai kelompok ingin agar aspirasi mereka diakomodasi hingga tidak merasa dirugikan. Berbagai kepentingan, baik politik, ideologi, agama, ekonomi, dan lain-lain masuk dalam berbagai kasus yang terkait dengan pendidikan itu.

Betapa beratnya pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan pendidikan, dapat dilihat misalnya, dari bagaimana pemerintah mengajukan konsep BHP dan setelah lewat proses yang panjang akhirnya disetujui oleh parlemen dan menjadi sebuah undang-undang. Namun belum begitu lama undang-undang itu disahkan mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak, dan akhirnya oleh Mahkamah Konsitusi UU BHP itu dibatalkan.

Padahal ada bagian dari Undang-undang BHP tersebut yang dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan. Buktinya, beberapa daerah yang belum memiliki perguruan tinggi negeri, berdasar undang-undang BHP sudah mulai bergerak menindak-lanjuti, dan bahkan hampir final. Demikian pula, dengan undang-undang itu, perguruan tinggi yang berada di bawah koordinasi Menhan, berhasil mengubah statusnya menjadi PT-BHP. Namun akhirnya, dengan dibatalkannya undang-undang itu, maka harapan dan keputusan yang sudah terlanjur diambil dimabatkan kembali.

Mengambil kebijakan terkait pendidikan di negeri ini tidak sederhana. Hal itu terkait dengan aspek-aspek sejarah, sosiologis, budaya, politis dan aspek-aspek lainnya yang lebih luas. Selama ini sekalipun terdapat kementerian tersendiri yang mengurus pendidikan, tetapi beberapa kementerian juga menyelenggarakan pendidikan. Sehingga, pengelolaan pendidikan tidak hanya diurus oleh Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga kementerian lain. Tidak kurang dari 20 % lembaga pendidikan di Tanah Air ini diurus oleh Kementerian Agama. Demikian pula kementerian lainnya, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, sekalipun tidak sebanyak yang diurus oleh Kementerian Agama, juga menyelenggarakan pendidikan sendiri. Kenyataan itu ada tidak lepas dari persoalan sejarah dan mungkin juga politik.

Penyelenggaraan pendidikan semakin lebih kompleks sehubungan adanya partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam mengelola pendidikan. Sebagai akibat pemerintah belum mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, maka masyarakat pun menyelenggarakan pendidikan, mulai penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar, bahkan PAUD, hingga pendidikan tinggi. Atas dasar kenyataan itu, maka muncul pendidikan yang berstatus negeri dan pendidikan swasta. Bahkan untuk jenjang tertentu, pendidikan tinggi misalnya, jumlah lembaga pendidikan swasta jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Untuk tingkat perguruan tinggi, lembaga yang dikelola oleh pemerintah hanya sekitar 80 buah, sementara jumlah PTS lebih dari 2000 buah.

Penyelenggaraan pendidikan seperti itu akan berpengaruh terhadap alokasi pendanaan, pengawasan mutu, manajemen, organisasi, dan aspek lain yang lebih luas. Jika pada akhir-akhir ini muncul isu adanya penyimpangan pendidikan, seperti misalnya ditemukan ijazah palsu, mutu pendidikan yang terlalu rendah dan lain-lain, maka itu semua adalah sebagai risiko atau konsekuensi dari penyelenggaraan pendidikan yang seperti digambarkan itu.

Berbagai Problem Pendidikan


Berbagai persoalan yang terkait pendidikan di negeri ini, cukup banyak, pelik dan tidak mudah untuk diselesaikan. Persoalan itu misalnya terkait dengan pemerataan pendidikan, relevansi, kualitas, manajemen, anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, tenaga guru atau pendidik, hingga langkah-langkah strategis yang semestinya diambil untuk memperbaiki pendidikan.

Sudah sekian lama upaya untuk pemerataan pendidikan ditargetkan segera selesai oleh pemerintah, tetapi sekalipun usaha itu sudah sekian lama ternyata belum selesai secara tuntas. Anak-anak yang berada di daerah pinggiran, baik dilihat dari ekonomi, teritorial, kelas dan lain-lainnya masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan yang memadai. Isu-isu tentang pelayanan pendidikan di daerah miskin, perbatasan dan atau jauh dari jangkauan karena letaknya terpencil belum berhasil dilayani secara maksimal. Angka putus sekolah dan atau belum menyelesaikan wajib belajar masih selalu terdengar di mana-mana.

Tentang manajemen selalu mendapat sorotan masayarakat. Adanya beberapa kementerian ikut mengurus pendidikan ternyata menambah kerumitan itu, baik terkait dengan pengalokasian anggaran, ketenagaan, penyediaan sarana dan prasarana dan lain-lain. Sebagai akibat dari manajemen seperti itu seringkali muncul keluhan-keluhan telah terjadi ketidak-adilan. Sekalipun umpama, manajemen pengelolaan pendidikan itu berhasil disatukan belum tentu ada jaminan keadilan itu bisa terwujud.

Persolan lainnya adalah terkait dengan mahalnya biaya pendidikan. Sebagai akibat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang sedemikian besar, pemerintah belum mampu melindungi masyarakat sebagai konsumen pendidikan. Sementara lembaga pendidikan memasang tarif pendidikan sedemikian tinggi, sehingga sebagai akibatnya lembaga pendidikan yang berkualitas hanya bisa dijangkau oleh kelompok yang berpunya. Hal seperti ini melahirkan rasa ketidak-adilan.

Selain itu pada ujung yang lain, dengan kebebasan yang hampir-hampir tidak terbatas, perguruan tinggi menerima mahasiswa yang hampir-hampir tidak dibatasi. Berapapun jumlah peminat diterima. Bahkan dengan dalih bekerjasama dengan daerah-daerah, perguruan tinggi tertentu menyelenggarakan kelas jauh yang berisiko terhadap kualitas pendidikan yang tidak terjaga. Akibatnya muncul persaingan yang kurang sehat. Untuk memenangkan persaingan itu, sementara lembaga pendidikan bukan menawarkan kualitas produk, melainkan kemudahan-kemudahan menyelesaikan pendidikan.

Fenomena seperti itu menjadikan kualitas pendidikan terabaikan. Di antaranya, tampak misalnya, antara mereka yang berijazah dan yang tidak berijazah sama. Akibatnya muncul pemegang ijazah palsu, gelar palsu di mana-mana. Seseorang yang tidak diketahui mengikuti pendidikan secara tertib, ternyata ikut wisuda dan mendapatkan ijazah. Ijazah yang bersangkutan asli, tetapi seringkali diragukan. Itu semua terjadi karena lembaga pendidikan belum berhasil membuat distinksi antara mereka yang telah mengenyam pendidikan dan yang tidak.

Kasus-kasus seperti itu menggambarkan bahwa betapa pendidikan dan bahkan ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang amat rendah. Lembaga pendidikan bukan lagi sebagai tempat mendapatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, melainkan sebatas sebagai sebuah birokrasi, tempat untuk mendapatkan gelar dan ijazah itu. Sudah barang tentu, fenomena seperti itu sangat tidak menguntungkan bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Sebab pendidikan tidak boleh dijalankan secara sembarangan, oleh karena menyangkut SDM dan masa depan bangsa.

Pandangan Penting dan Mendasar Tentang Pendidikan

Gambaran di muka menunjukkan bahwa persoalan pendidikan sedemikian rumit, komplek dan sangat pelik. Tetapi apapun keadaan dan kondisinya harus diambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya. Sudah menjadi adagium yang dipercaya bahwa untuk memperbaiki bangsa ke depan tidak ada jalan lain kecuali melalui perbaikan pendidikannya. Sedangkan memperbaiki pendidikan ternyata tidak mudah, lebih-lebih di alam demokrasi seperti sekarang ini.

Pendidikan mestinya dikembalikan pada ruh atau misi utamanya yaitu menjadikan warga negara yang berkualitas, baik dari aspek karakter atau kepribadian, akademik, maupun profesionalitasnya. Pemerintah harus benar-benar melindungi misi pendidikan dari kepentingan di luar pendidikan, baik politik, ideologi, ekonomi dan lain-lain. Pendidikan harus benar-benar diarahkan dan diorientasikan untuk mengantarkan peserta didik menjadi anak bangsa yang berkualitas.

Selain itu, pendidikan harus dijadikan sebagai bagian untuk membangun kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan. Jika sementara ini terjadi kesenjangan yang sedemikian lebar, antara yang kaya dan miskin, maka sesungguhnya kenyataan itu merupakan akibat dari pendidikan yang tidak merata. Oleh sebab itu pendidikan harus dipandang sebagai oksigen, yang semua orang berpeluang menghirupnya. Jika harus ada seleksi, maka hanya didasarkan pada kemampuan akademik dan bakat dan bukan karena alasan-alasan finansial. Dengan demikian pendidikan menjadi terbuka bagi semua warga negara.

Akhir-akhir ini muncul fenomena pendidikan yang menyuburkan nuansa kapitalistik. Pendidikan dijadikan sebagai investasi untuk mengumpulkan kekayaan di masa depan. Contohnya, adalah pendidikan kedokteran. Bidang studi ini di mana-mana memasang tarif yang sedemikian tinggi, hingga hanya kalangan tertentu saja yang bisa masuk. Fenomena seperti itu jika dibiarkan akan merugikan masyarakat sendiri. Para dokter dengan modal sekolahnya mahal, maka akan mencari pengembalian uang yang telah dibayarkan itu dari para pasiennya. Pemerintah harus melindungi kepentingan masyarakat, dengan membayar semua kebutuhan pendidikan kedokteran.

Kebijakan lain yang seharusnya diambil, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka dana pendidikan harus diorientasikan untuk membiayai pelaksanaan pendidikan, dan bukan untuk keperluan manajemen dan lain-lain di luar itu. Pelaku pendidikan hanyalah dua, yaitu guru dan murid. Maka dana besar yang dikeluarkan oleh pemerintah, semestinya untuk membiayai kegiatan itu. Sementara ini dikonstatasi, orang lebih menyukai terlibat menjadi pengurus pendidikan'pejabat pendidikan daripada menjadi pelaku pendidikan, yaitu guru atau pendidik.

Untuk meraih keunggulan produk pendidikan tidak perlu diorientasikan agar pendidikan berbiaya murah. Tidak mengapa pendidikan berbiaya mahal, asalkan seluruh warga negara tidak ada yang terhalang mengenyam pendidikan hanya karena tidak mampu membayarnya. Biaya pendidikan mahal memang sebuah keniscayaan untuk meraih keunggulan. Tidak pernah ada keunggulan diraih dengan biayai murah. Hanya persoalannya, biaya mahal itu harus dipikul oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Pendidikan berkualitas yang mahal itu harus dapat dijangkau oleh siapapun.

Menyelesaikan persoalan pendidikan memerlukan keahlian, wawasan dan ilmu yang terkait dengan itu. Oleh sebab itu maka persoalan itu harus diserahkan kepada orang-orang yang memiliki keahlian dan kompetensinya. Mereka yang tidak berkompeten di bidang pendidikan, semestinya tidak diserahi untuk mengurus dan mengambil kebijakan terkait pendidikan. Akhir-akhir ini, misalnya banyak orang berkomentar tentang Ujian Nasional. Dikatakan bahwa Ujian Nasional sudah sedemikian memprihatinkan, hanya karena kelulusannya tidak 100%. Padahal angka kelulusan yang telah mencapai 89,60% adalah capaian ideal. Tidak mungkin dalam ujian nasional yang diikuti oleh sekian besar peserta lulus semuanya. Banyak komentar yang sebenarnya menggambarkan bahwa yang bersangkutan tidak cukup paham tentang pendidikan.

Terakhir pendidikan tidak boleh didekati dengan cara terlalu formal, hingga melahirkan formalitas. Pendidikan adalah proses yang melibatkan aspek-aspek yang sedemikian luas, terkait dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam dunia pendidikan harus ditumbuh-kembangkan iklim yang memungkinkan manusia tumbuh dan berkembang secara utuh, berkelanjutan, tahap demi tahap untuk meraih kesempurnaan. Wallahu a'lam

*) Makalah untuk bahan seminar tentang Pendidikan Dan Masa Depan Indonesia, diselenggarakan oleh Nusa Tenggara Centre, pada hari Sabtu, tanggal 01 Mei 2010 di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Iklan

Terbaru

Resiko Kemakmuran



Istilah resiko kemakmuran, saya peroleh dari seorang kyai. Memang terasa aneh, kyai membuat i ...




Terkait